Jakarta, 03 Agustus 2026

Pemerintah Kota Kendari melalui Bagian Hukum Setda Kota Kendari terus berupaya meningkatkan kualitas layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan menugaskan Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Setda Kota Kendari melaksanakan konsultasi dan studi banding pengelolaan JDIH di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang dipandu langsung oleh tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan JDIH Kota Kendari dapat terselenggara secara baku, terstandar, dan terintegrasi dengan sistem nasional. Melalui bimbingan langsung dari tim nasional, Pemerintah Kota Kendari melalui kasubag pengelola teknis JDIH Kota Kendari memperoleh arahan teknis penyusunan, pengelolaan, serta penyebarluasan informasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses masyarakat guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.