Kepala Bagian Hukum dan beberapa pejabat yang terkait menghadiri rapat koordinasi Tim Kajian Tapal Batas Kota Kendari terdiri dari gabungan Pemerintah Kota Kendari dan pihak pemerintah provinsi serta pusat (Kementerian Dalam Negeri). Pemetaan dan penarikan batas wilayah ini menggunakan metode kartometrik (pemetaan berbasis koordinat digital) untuk menyelesaikan sengketa lahan antara Kota Kendari dan wilayah tetangganya, seperti Kabupaten Konawe Selatan.